Program Kerja PROMOTER Bukti Nyata Kinerja Polri Bagi Negeri

  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. membuat dan membentuk program kerja PROMOTER sehubungan dengan Program Kerja 100 Hari yang wajib dilaksanakan di Polsek, Polres, dan Polresta di seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui, penjabaran tentang Commander Wish atau kebijakan Kapolri menekankan pada seluruh personel Polri dengan semboyan “Promoter” (Profesional, Modern dan Terpercaya) untuk mendukung misi Presiden Joko Widodo tentang peningkatan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap POLRI, sebagaimana upaya ada trust dari masyarakat, maka ada 3 hal yang perlu dilakukan, pertama adalah kultur pada organisasi, kedua adalah kinerja pada organisasi, ketiga Kultur dan kinerja organisasi menjadi satu, tidak bisa dipisahkan. Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, menekankan kepolisian wanita (Polwan) harus menjadi ujung tombak dalam menjalankan program profesional, modern dan terpercaya (Promoter) guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Melalui peranan Polwan yang relatif resisten dari budaya korutif, Tito mengharapkan program promoter dapat dilaksanakan seluruh personil Polri hingga jajaran bawah. Secara khusus, Tito juga meminta Polwan membantu menangani kasus yang melibatkan anak dan perempuan.

Adapun penjabaran dari Promoter sendiri adalah:

1. PROfesional dalam hal peningkatan kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.

2. MOdern sendiri dimaksudkan, melakukan modernisasi dalam pelayanan public yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang semakin modern.

3. TERpercaya, melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

VISI & MISI KAPOLRI

 Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian

Alamat BIDANG HUMAS POLDA JATIM

Jalan Ahmad Yani No. 116 Surabaya 60231

Tlp.: (031) 8282076

Faks.: (031) 8297741

Email: polda.jatim@gmail.com

Visi :

       1.     Profesional: meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.

       2. Modern: melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatus dan Alpakam yang makin modern.

      3.  Terpercaya: melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN guna terwujudnya penegakan hukum yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Misi :

      1.      Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri.

    2.      Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana Kepolisian yang modern.

      3.      Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.

      4.      Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.

      5.      Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada Kepolisian RI.

      6.      Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.

      7.      Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional.

     8.      Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM, dan anti-KKN.

10 Komitmen :

   1.      Melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan organisasi Polri yang makin solid dan profesional.

     2.      Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri sebelumnya.

     3.      Mewujudkan insan bhayangkara dan organisasi Polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

     4.      Mengedepankan sistem pendidikan dan latihan anggota Polri dalam meningkatkan kompetensi dan integritas sumber daya di institusi bhayangkara.

      5.      Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait guna memudahkan dan memperlancr program yang teah direncanakan dan ditetapkan.

      6.      Menunjukkan teladan pemimpin yang memiliki kompetensi, proaktif, tegas, tidak ragu-ragu dan bertanggungjawab.

       7.      Mewujudkan pelayanan prima Polri kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman dan humanis.

       8.      Menerapkan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran.

        9.      Mengamankan program prioritas nasional dan kebijakan pemerintah.

      10.  Melaksanakan dengan sungguh-sungguh reformasi internal Polri, peningkatan pelayanan publik menjadi lebih prima.

TANTANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

             1.      POLITIK HEGEMONI BERBAGAI NEGARA

             2.      GEJOLAK KAWASAN (MIS: BREXIT DI EROPA)

             3.      KEJAHATAN TERORGANISIR (MIS: MAFIA PANGAN, MAFIA MIGAS, NARKOBA)

             4.      IDEOLOGI, POK EKSTREM (KANAN + KIRI) DAN BUDAYA ASING

PERANG PROKSI (PROXY WAR)

PERANG SIBER (CYBER WAR)

PENGUASAAN EKONOMI (ECONOMIC HITMEN)

EFEK BERANTAI (BUTTERFLY EFFECT)

KEPANIKAN MASYARAKAT

KEGALAUAN WACANA SOSIAL

KETIDAKSTABILAN KEAMANAN

KETIDAKSTABILAN EKONOMI

KETIDAKSTABILAN SOSIAL

KETIDAKSTABILAN IDEOLOGI DAN BUDAYA

ANCAMAN NASIONAL

DINAMIKA TANTANGAN TUGAS POLRI SEMAKIN KOMPLEKS

PENUHI HARAPAN RI-1

REPOSISI POLRI

REDUKSI KEWENANGAN POLRI

TANTANGAN TUGAS POLRI

            1.      KETIDAKSTABILAN KEAMANAN

            2.      KETIDAKSTABILAN IDEOLOGI DAN BUDAYA

            3.      KETIDAKSTABILAN SOSIAL

            4.      KETIDAKSTABILAN EKONOMI

TERORISME

KEJAHATAN DUNIA CYBER

SEPARATISME

INTOLERANSI

KEJAHATAN KONVENSIONAL

KRISIS IDEOLOGI

KONFLIK SOSIAL DAN KONTIJENSI

KEJAHATAN TRANSNASIONAL

NARKOBA

KEJAHATAN THD KEKAYAAN NEGARA

TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI

TANTANGAN INTERNAL POLRI :

1. PEMBENAHAN MENTAL DAN KOMPETENSI

2. PEMBENAHAN ORGANISASI

3. PEMBENAHAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN

4. PEMBENAHAN SARPRAS

5. PEMBENAHAN SISTEM MANAJEMEN

6. PENINGKATAN KERJA SAMA/PARTNERSHIP

ARAHAN PRESIDEN RI PD HARI BHAYANGKARA 2016

                 1.      REFORMASI POLRI SECARA MENYELURUH DAN KONSISTEN

       2. DI BIDANG HARKAMTIBMAS MAMPU MENGEDEPANKAN TINDAKAN PENANGKALAN DAN PENCEGAHAN

           3.   DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN THD SETIAP BENTUK KEJAHATAN DAN TINDAKAN KRIMINALITAS SECARA TEGAS, PROFESIONAL, LEGITIMATE DAN TIDAK DISKRIMINATIF.

                4.      PERBAIKAN MUTU & DAN KUALITAS LAYANAN KPD MASYARAKAT.

ARAHAN PADA ACARA SYUKURAN

                -          JAGA KEKOMPAKAN + SOLIDITAS INTERNAL POLRI

                -          KEBERANIAN MELAKUKAN REFORMASI POLRI

ARAHAN PADA PIMPINAN POLRI

                -          SOLIDITAS INTERNAL POLRI SISTEM BINKAR

                -          GAKKUM YANG BERKEADILAN

                -          PELAYANAN PRIMA POLRI KEPADA MASYARAKAT

ARAHAN PRESIDEN RI PD PELANTIKAN KAPOLRI

                 1.      JAGA SOLIDITAS + KEKOMPAKAN INTERNAL POLRI

                 2.      REFORMASI POLRI SCR MENYELURUH

BIDANG HUMAS POLDA JATIM 2016

COMMANDER WISH KAPOLRI

DEMOKRATISASI SEJAK 1998

-          Samuel Huntington

-          Francis Fukuyama

MENGUATNYA LEGISLATIF

MENGUATNYA MEDIA (PILAR KE 4)

MENGUATNYA CIVIL SOCIETY & LEMBAGA INTERNASIONAL

TUNTUTAN KEBEBASAN INDIVIDU (HAM)

GLOBALISASI

Alfin Toffler

MENUJU MASYARAKAT INFORMASI

DEMOKRATISASI KEKUASAAN DI TANGAN RAKYAT

VS

-          OTOKRASI

-          OLIGARKHI

SEMUA ELEMEN NEGARA UTK SURVIVE

PUBLIC TRUST PUBLIC

1.      PUBLIC LEGITIMACY

2.      PUBLIC CONSENT

PUBLIC TRUST TERHADAP POLRI RENDAH

KINERJA

KULTUR

KURANG PROFESIONAL DALAM GAKKUM

LAYANAN PUBLIK YG TIDAK SIMPATIK

MASIH BANYAKNYA KEJAHATAN/PELANGGARAN

PRILAKU KORUPTIF

AROGANSI KEKUASAAN/KEWENANGAN

KEKERASAN EKSESIF

DAMPAK

1.      KEWENANGAN DIREDUKSI

2.      REORGANISASI RESTRUKTURISASI

3.      DIGANTI/DIAMBIL ALIH OLEH INSTITUSI LAIN

CONTOH: DOKTRIN DWIFUNGSI ABRI

REFORMASI KULTURAL KINERJA

MANAJEMEN MEDIA

PENINGKATAN PUBLIC TRUST

POLRI SURVIVE SBG ASSET + PILAR UTAMA NEGARA

UPAYA MENINGKATKAN “PUBLIC TRUST”

1.      REFORMASI KULTURAL REFORMASI

a.       MENEKAN BUDAYA KORUPTIF

b.      SOSOK POLISI YANG HUMANIS

2.      PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK

3.      PENINGKATAN PROFESIONALISME DALAM GAKKUM

4.      PENINGKATAN STABILITAS KAMTIBMAS

5.      MANAJEMEN MEDIA

REFORMASI KULTURAL – MENEKAN BUDAYA KORUPTIF :

1. MEMBUAT PENCEGAHAN – HILANGKAN BUDAYA HEDONIS & KOMPETISI/PAMER KEKAYAAN

A.    LHKPN + SANKSI INTERNAL

B.     PEMBELIAN BARANG MWAH

C.     ATURAN BISNIS ANGGOTA POLRI

D.    AKTIFKAN “WHISTLE BLOWER” INTERNAL

      2.      PERBAIKAN SISTEM REKRUTMEN DAN PENDIDIKAN YANG TIDAK KORUPTIF

      3.      MENENTUKAN “ROLE MODEL” SETIAP SATUAN DAN PEMBERIAN REWARDNYA

      4.     PENEMPATAN PERSONEL REFORMASI DAN BERKOMPETENSI PADA JABATAN-   JABATAN STRATEGI

      5.      PERBAIKAN KESEJAHTERAAN

A.    KENAIKAN PEMENUHAN TUNJANGAN KINERJA BERTAHAP

B.     ASURANSI KESEHATAN

C.     PERUMAHAN: APBN, APBD, CSR

      6.      KENAIKAN BELANJA BARANG DAN MODAL SECARA BERTAHAP

REFORMASI KULTURAL – SOSO POLISI YANG HUMANIS LAKSANAKAN SOSIALISASI :

  1.      LAMPU ROTATOR WARNA UNGU DI SETIAP SATUAN & RANMOR.

  2.      PERBANYAK PERSONEL TURUN KE TITIK-TITIK RAWAN MACET, LANGGAR, LAKA LANTAS & PREMANISME. BILA PERLU APEL PAGI DIUNDUR SETELAH JAM RAWAN MACET. 

   3.      PEMBINAAN MENTAL DAN PERILAKU PADA SETIAP TAHUN 

   4.      SOSIALISASI “SENYUM – SAPA – SALAM” 

   5.      PERKUAT BHABINKAMTIBMNAS 

    6.       PIMPINAN TURUN KE BAWAH – BLUSUKAN 

  7. PERBANYAK FORUM DIALOG – KOMUNIKASI DENGAN ELEMEN-ELEMEN MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN TNI 

     8.    DEKATKAN HUBUNGAN POLRI DENGAN TNI PADA SEMUA LEVEL BAIK FORMAL MAUPUN INFORMAL

     9.      DEKATKAN HUBUNGAN POLRI DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM LAINNYA

PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK

1.      PERBAIKAN SISTEM PELAPORAN MASYARAKAT KEPADA POLRI, BERBASIS IT

2.      DORONG INISIATIF SATUAN-SATUAN UNTUK PERBAIKAN SISTEM LAYANAN PUBLIK MASING-MASING, MISAL: SIM, STNK, PBKB, ONLINE

BERIKAN REWARD + PUNISHMENT

3.      PERBAIKAN RUANG SPKT YANG BERSAHABAT DAN PROFESIONAL

4.      PERBAIKAN KUALITAS DAN SIKAP PETUGAS LAYANAN PUBLIK

5.      PEMENUHAN STANDARD PERLENGKAPAN PERORANGAN PERSONEL BERSERAGAM (PLUIT)

BORGOL, TONGKAT POLISI, SENTER, DLL

6.      PERSINGKAT “QUICK RESPONSE”

7.      INTEGRATES CALL CENTER

PENINGKATAN PROFESIONALISME DALAM GAKKUM

1.      MENGHILANGKAN PUNGUTAN LIAR, PEMERASAN DAN MAKELAR KASUS DALAM PROSES PENDIDIKAN

REWARD & PUNISHMENT

2.      MENGHILANGKAN KECENDERUNGAN REKAYASA DAN BERBELIT-BELIT DALAM PENANGANAN KASUS

MEMBUAT SISTEM REWARD & PUNISHMENT

3.      PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI PENYIDIK

4.      PENINGKATAN SINERGI CJS/PENEGAK HUKUM LAINNYA

5.      PENINGKATAN ANGGARAN PENYIDIKAN

6.      MODERNISASI TEKNOLOGI PERALATAN PENYIDIKAN

                                  

PENINGKATAN STABILITAS KAMTIBMAS

1.      PRIORITASKAN KASUS-KASUS BERIMPLIKASI KONTIJENSI

TERORISME

KONFLIK SOSIAL/RUSUH MASSAL

2.      LAKUKAN LANGKAH-LANGKAH PROAKTIF (INTEL, BINMAS), AKTIFKAN TIM TERPADU PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL (UU 7/2012, INPRES 2/2013, UU 1/2014)

LAKUKAN PEMETAAN (MAPPING) POTENSI KONFLIK SEJAK DINI

CARI SOLUSI

KOMUNIKASI/DIALOG

3.      PRIORITASKAN PENANGANAN KASUS-KASUS KONVENSIONAL YANG MERESAHKAN MASYARAKAT: NARKOBA, KORUPSI, CURAS, PEMBUNUHAN, KEJAHATAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

4.      INTENSIFKAN PENANGANAN KASUS-KASUS TERHADAP KEKAYAAN NEGARA

CARTEL KOMODITAS

KEJAHATAN TERHADAP LINGKUNGAN

5.      TRANSNATIONAL CRIME: HUMAN TRAFFICKING, NARKOBA, DLL

MANAJEMEN MEDIA

1.      PENINGKATAN TERHADAP MEDIA MAINSTREAM (KONVENSIONAL)

2.      KELOLA “SOSIAL MEDIA”

3.      GUNAKAN INTELIJEN MEDIA

4.      ANGKAT KEBERHASILAN

5.      TEKAN BERITA NEGATIF

6.      RESPON CEPAT DAN SEGERA NETRALISIR SENTIMEN NEGATIF

7.      KELOLA “TRENDING TOPIC”

8.      PROGRAM KERJA 100 HARI KAPOLRI

PROFESIONAL MODERN DAN TERPERCAYA

BIDANG HUMAS POLDA JATIM 2016

PROGRAM PRIORITAS PROMOTER

Alamat BIDANG HUMAS POLDA JATIM

Jalan Ahmad Yani No. 116 Surabaya 60231

Tlp.: (031) 8282076

Faks.: (031) 8297741

Email: polda.jatim@gmail.com

11 PROGRAM 61 KEGIATAN (53 KEGIATAN + 8 QUICK WINS)

    1.     PEMANTAPAN REFORMASI INTERNAL POLRI
  

    2.     KAT PEAYANAN PUBLIK YANG LEBIH MUDAH BAGI MASYARAKAT & BERBASIS TI 
  

   3.     PENANGANAN POK RADIKAL PRO KEKERASAN & INTOLERANSI YG LEBIH OPTIMAL

   

    4.     PENINGKATAN PROFESIONALISME POLRI MENUJU KEUNGGULAN
  

    5.     PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA POLRI

  6. TATA KELEMBAGAAN, PEMENUHAN PROPORSIONALITAS GAR & KEBUTUHAN MIN SARPRAS
  

  7. BANGUN KESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KAMTIBMAS
  

   8.     PENGUATAN HARKAMTIBMAS

   9.   PENEGAKAN HUKUM YANG LEBIH PROFESIONAL DAN BERKEADILAN

  10.  PENGUATAN PENGAWASAN

  11.   Quick Wins

PROGRAM PRIORITAS PROMOTER

PROG 1 : PEMANTAPAN REFORMASI INTERNAL POLRI

    1.     Peningkatan Soliditas Internal

    2.     Konsistensi Pembinaan Karier Berdasarkan Merit System dengan Rekam Jejak

  3. Melaksanakan Rekrutmen dengan Prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (Betah)

   4.  Sistem Seleksi DIKBANGUM POLRI yang lebih efisien, efektif, adil, transparan, dan objektif

    5.     Membudayakan Perilaku Anti Korupsi

PROG 2: KAT PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH MUDAH BAGI MASYARAKAT & BERBASIS TI

1.     Layanan Publik yang mudah diakses masyarakat, lebih cepat, bebas calo, dan berbasis teknologi informasi

2.     Menyediakan regulasi dan proses pada loket layanan yang tidak berbelit-belit

3.     Quick Respons

4.     Modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik

PROG 3: PENANGANAN POK RADIKAL PRO KEKERASAN & INTOLERANSI YANG LEBIH OPTIMAL

1.     Deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal yang pro kekerasan dan intoleransi

2.     Membangun daya cegah dan daya tangkal warga

3.     Kerja sama dengan stake holder

4.     Mengintensifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi

5.     Penegakan hukum yang optimal

PROG 4: PENINGKATAN PROFESIONALISME POLRI MENUJU KEUNGGULAN

1.     Peningkatan kualitas 8 (delapan) standar pendidikan Polri

2.     Peningkatan pelatihan fungsi teknis pada kesatuan kewilayahan

3.     Mengoptimalkan sistem manajemen kinerja

4.     Menyusun rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi

5.     Modernisasi AIMATSUS dan ALPALKAM POLRI

PROG 5: PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA POLRI

1.     Peningkatan tunjangan kerja

2.     Peningkatan pemenuhan perumahan dinas anggota Polri

3.     Meningkatkan program pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi anggota Polri

4.     Peningkatan tunjangan kemahalan bagi anggota di daerah perbatasan dan Papua.

5.     Peningkatan dukungan operasional Bhabinkamtimbmas

6.     Mengupayakan program wirausaha bagi anggota Polri

7.     Dukungan asuransi keselamatan kerja bagi anggota Polri

PROG 6: TATA KELEMBAGAAN, PEMENUHAN PROPORSIONALITAS GAR & KEBUTUHAN MIN SARPRAS

1.     Penyederhanaan SOP berbasis Checklist dan hasil

2.     Restrukturisasi SOTK Polri sesuai tantangan tugas, antara lain penguatan Densus, Brimob, dan Baharkam

3.     Pemenuhan proporsionalitas anggaran

4.     Pemenuhan kebutuhan minimal SDM dan Sarpras (DSPP)

5.     Pembentukan Polda KALTARA, Peningkatan Tipologi Polda Lampung dan Riau, serta peningkatan tipologi Polres

PROG 7: BANGUN KESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KAMTIBMAS

1.     Penggelaran Personel berseragam pada daerah rawan kejahatan, macet, dan LAKA LANTAS

2.     Peningkatan pengamanan perbatasan melalui pembangunan pos-pos PAM perbatasan

3.     Penanganan kebakaran hutan dan lahan

4.     Penguatan sinergi polisional dengan TNI, BIN, BNN, BNPT, BASARNAS, BAKAMLA, dan PEMDA

5.     Penanganan Pilkada serentak 2017-2018, serta PILEG dan PILPRES 2019

6.     Pengamanan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi Pemerintah

PROG 8: PENGUATAN HARKAMTIBMAS

1.     Membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme, & Ideologi Anti Pancasila

2.     Pemenuhan 1 Bhabinkamtibmas 1 desa dan kelurahan secara bertahap

3.     Mendorong pemanfaatan alat-alat pengamanan berbasis teknologi

4.     Penguatan pembinaan teknis Polsus dan PAM SWAKARSA, serta KORWAS PPNS

5.     Penguatan kerjasama dengan Civil Society dalam mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya

PROG 9: PENEGAKAN HUKUM YANG LEBIH PROFESIONAL DAN BERKEADILAN

1.     Penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian public meliputi kejahatan jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan anak, terorisme, illegal fishing, korupsi dan narkoba, cyber crime dan kejahatan ekonomi lainnya

2.     Menghilangkan pungutan liar, pemerasan, dan makelar kasus dalam proses penyidikan

3.     Menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbeli-belit dalam penanganan kasus

4.     Peningkatan kemampuan penyidikan cyber crime, ekonomi, DOKPOL, LABFOR, dan Sertifikasi Penyidik

5.     Peningkatan Sinergi CJS dan penegak hukum lainnya

6.     Peningkatan anggaran penyidikan dan modernisasi teknologi peralatan pendukung penyidikan

7.     Penyelesaian perkara mudah dan ringan melalui pendekatan Restorative Justice

PROG 10: PENGUATAN PENGAWASAN

1.     Memperkuat kerjasama dengan pengawas eksternal dengan EMI dan IME

2.     Memperbaiki sistem complain masyarakat secara online

3.     Meningkatkan sistem penilaian Indeks Tata Kelola Kepolisian (ITK)

4.     Membuat sistem pengawasan untuk menekan budaya korupsi internal

PROG 11: QUICK WINS POLRI

1.     PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI ORGANISASI RADIKAL DAN ANTI PANCASILA

2.     PERBURUAN DAN PENANGKAPAN GEMBONG TERORIS SANTOSO DAN JEJARING TERORISME

3.     AKSI NASIONAL PEMBERSIHAN PREMAN DAN PREMANISME

4.     PEMBENTUKAN DAN PENGEKTIFAN SATGAS OPS POLRI KONTRA RADIKAL DAN DERADIKALISASI (KHUSUS ISIS)

5.     PEMBERLAKUAN REKRUTMEN TERBUKA UNTUK JABATAN DI LINGKUNGAN POLRI (POLRES, POLDA, MABES POLRI)

6.     POLISI SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL DAN PELOPOR TERTIB SOSIAL DI RUANG PUBLIK

7.     PEMBENTUKAN TIM INTERNAL ANTI KORUPSI (MELIBATKAN UNSUR PUBLIK DAN KPK)

8.     CRASH PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT

PELAYANAN BERSIH DARI PERCALOAN PENTAHAPAN PROGRAM PRIORITAS PROMOTER

TAHAP I (100 HARI) 15 JULI 2016-22 OKTOBER 2016

TAHAP II                                                   TAHAP III

23 OKT 2016-31 DES 2017                      1 JAN 2018-31 DES 2019

TAHAP IV

1 JAN 2020-31 DES 2012

              -         TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN

              -         BERIKAN HASIL SEGERA (QUICK RESULT)

              -         BERIKAN DAMPAK ATAU DAYA UNGKIT BESAR

              -         TERLIHAT & DIRASAKAN MASYARAKAT

              -         TINGKATKAN CITRA DI MASYARAKAT

PRIORITAS PROGRAM 100 HARI

               -         PASTIKAN DUKUNGAN ANGGARAN

               -         TENTUKAN PENANGGUNG JAWAB UNTUK SETIAP PROG 100 HARI (TIM PENGGIAT + SATGAS)

               -         LAKUKAN ANEV DAN PELAPORAN MINGGUAN 

 

Kinerja Polri yang positif naik maka kulturnya juga naik, hal ini bisa dilihat dari bagaimana Kinerja/Profesionalismenya Polisi,  dengan memperbanyak latihan yang didukung anggaran. Terhadap Profesionalisme, semua fungsi baik pembinaan maupun operasional, respon terhadap laporan lebih cepat dilayani, tidak memandang siapa yang laporan. Dalam mendukung Program Prioritas Kapolri, perlu ditekankan masalah Promoter agar ada kepercayaan publik, kedepankan Hati Nurani agar masyarakat lebih peduli terhadap tugas tugas Polri. BRAVO POLRI

#polribaginegeri

#promoter

#humaspolri

#komunitasbloggerpoldajatim

#timonlinemedsospoldajatim

#netizenpolri

#netizenpoldajatim